Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Mendikbud Himbau PTN Perkuat SOP Bidikmisi

Jakarta - Tahun 2012 ini Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin (Bidikmisi) memasuki tahun ke-3. Untuk memastikan ketepatan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa yang layak menerimanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi setiap tahun. Terutama terhadap informasi adanya kemungkinan Bidikmisi yang salah sasaran. Karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau Perguruan Tinggi Negeri untuk memperkuat SOP (Standard Operational Procedure) dalam penyaluran Bidikmisi. Hal tersebut dikatakannya usai mengikuti kegiatan Sepeda Santai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2012, Minggu (13/5) pagi, di Senayan, Jakarta.

"Dari keluhan masyarakat yang diterima, kami langsung terjunkan tim investigasi," ujarnya menanggapi penyaluran Bidikmisi yang diduga salah sasaran. Tim investigasi Bidikmisi merupakan tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud. "Tim investigasi akan memastikan, siapa saja yang ditengarai tidak layak menerima beasiswa karena tergolong mampu, lalu akan melakukan uji fisik dengan mendatangi rumahnya," tutur Mendikbud M. Nuh.

Menteri Nuh menjelaskan, jika tim investigasi mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang tidak layak menerima beasiswa, maka mulai semester depan mahasiswa tersebut tidak akan diberikan beasiswa lagi. Namun tidak ada kewajiban pengembalian total beasiswa yang telah diterimanya selama ini. Beasiswa yang berhenti di mahasiswa tersebut, selanjutnya akan dialihkan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. "Tidak ada sanksi untuk mahasiswa itu. Dengan beasiswa dihentikan saja, sudah termasuk sanksi finansial dan sanksi moral baginya," jelas Menteri Nuh.

Mendikbud juga tidak akan memberikan sanksi khusus bagi PTN yang memiliki kasus salah sasaran dalam penyaluran Bidikmisi. Memberikan sanksi untuk lembaga pendidikan, tutur Menteri Nuh, dengan sanksi untuk orang bawahan, adalah hal yang berbeda. "Kalau untuk institusi pendidikan, ditemukan kasus seperti itu saja sudah berat. Tidak perlu ada pemecatan rektor," katanya.

Adanya kekurangan dalam pelaksanaan Bidikmisi, seperti salah sasaran dalam penyaluran, menurut Menteri Nuh merupakan hal yang wajar, karena usia Bidikmisi baru dua tahun. "Ini memang baru dua kali periode Bidikmisi. Jadi wajar kalau ada sistem yang belum mapan di perguruan tinggi tersebut". Karena itu, Menteri Nuh menghimbau PTN untuk memperkuat SOP Bidikmisi yang telah dibuat Kemdikbud, untuk dijalankan di institusi masing-masing. "Melalui SOP yang matang, bisa memperkecil kemungkinan tindakan-tindakan yang nakal," ujarnya.

Di tahun ke-3 ini, Kemdikbud meningkatkan jumlah penerima Bidikmisi, dari 20-ribu pada tahun 2011 lalu, menjadi 42-ribu. Anggaran untuk 30-ribu beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Induk. Sedangkan sebanyak 12-ribu beasiswa sisanya diambil dari APBN-Perubahan. Untuk perguruan tinggi negeri akan disalurkan beasiswa untuk 10-ribu mahasiswa, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta akan disalurkan beasiswa untuk 2-ribu mahasiswa. (DM)

Sumber:www.kemdiknas.go.id

 

Rancangan Permendikbud tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (Permendikbud LAM PT)

Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (Permendikbud LAM PT) yang akan digunakan sebagai payung hukum pembentukan LAM PT di Indonesia sekarang dalam tahap penyusunan. Satu tahap terpenting adalah memastikan adanya partisipasi publik atau biasa kita kenal dengan uji publik, untuk memperkuat substansi Permendikbud dimaksud.

Oleh karena itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat memberikan asupan pemikiran dalam bentuk masukan tertulis. Masukan bapak/ibu bisa diisi dalam form yang telah disiapkan dan dapat dikirimkan ke email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya "

Isian dan Draft Permendikbud LAM-PT dapat diunduh pada lampiran berikut ini

Download this file (draf Permen LAM_pertemuan 13 April 2012.pdf)Draft Permen LAM 50 Kb 05/08/12 09:09
Download this file (template uji publik permen lam.doc)Template Uji Publik 160 Kb 05/08/12 09:09

Sumber : www.dikti.go.id

 

RUU Pendidikan Tinggi Pro Rakyat

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meyakinkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) lebih pro rakyat. “Keberpihakan terhadap rakyat itu mencakup tujuan dan substansi,” ujar Menteri Nuh ketika memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat koordinasi antar lembaga tentang RUU PT pada Selasa (8/5), di Gedung A Kemdikbud.

Menteri Nuh menegaskan, perluasan aksesibilitas pelayanan pendidikan akan tetap menjadi tujuan utama RUU ini. Tujuan itu akan dicapai dengan memperluas kesempatan bagi peserta didik yang tidak mampu bersekolah. Besarannya 20 persen dari total mahasiswa baru yang bersekolah di jenjang pendidikan tinggi. “Kita perkuat lagi sebesar 20 persen untuk kesempatan adik-adik kita yang tidak mampu bersekolah,” terangnya.

Selain itu, perluasan akses juga dioptimalkan dengan menambah jumlah akademik komunitas di tiap-tiap kabupaten kota. Tiap kabupaten kota, kata Nuh, diupayakan untuk membuka minimal satu akademik komunitas pada jenjang minimal diploma 1 (D1), dan diploma (D2).

Untuk daerah perbatasan, layanan pendidikan terutama perguruan tinggi negeri masih belum mencukupi. Kondisi tersebut menyebabkan para peserta didik lebih memilih bersekolah di negara lain ketimbang Indonesia, yang lokasinya lebih dekat. Karena itu, jumlah perguruan tinggi PTN di daerah perbatasan akan ditingkatkan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pengamanan bagi generasi penerus bangsa yang berada dekat dengan wilayah perbatasan. “Kita tidak ingin anak-anak lari ke negara tetangga karena tidak adanya pendidikan yang memadai,” ujar Menteri Nuh.

Pengadaan perguruan tinggi negeri tidak melulu membangun secara fisik maupun nonfisik di wilayah perbatasan. Implementasinya, perguruan tinggi swasta yang memiliki tujuan, karakteristik yang sama, kualitas, dan sarana prasarana yang memadai dapat dingerikan. (GG)

Sumber: www.kemdiknas.go.id

 
«MulaiSebelumnya141142143144145146147148BerikutnyaAkhir»

Jajak Pendapat

Bagaimana Pendapat Anda tentang Sarana, Prasarana dan Layanan Kampus FKIP Unlam
 

Statistik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini61
mod_vvisit_counterKemarin125
mod_vvisit_counterMinggu Ini374
mod_vvisit_counterBulan Ini4459
mod_vvisit_counterSemua Pengunjung1080010