Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Laksanakan Instruksi Presiden, Kemdikbud Hemat Anggaran

Jakarta -- Sesuai Instruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang mengharuskan setiap kementerian dan lembaga menghemat anggaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah melakukannya. “Salah satunya dengan merampingkan struktur organisasi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai mengikuti kegiatan sepeda santai dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Minggu (13/5) pagi, di Senayan, Jakarta.

Untuk bidang kebudayaan, Kemdikdud merampingkannya menjadi satu direktorat jenderal saja. Sebelumnya, bidang kebudayaan di Kementerian Budaya dan Pariwisata memiliki dua direktorat jenderal. Perampingan struktur ini mencerminkan efisiensi, karena dapat berdampak pada pembiayaan. “Efisiensi anggaran harus diawali dari perencanaan, termasuk perencanaan struktur organisasi,” ucap Menteri Nuh.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Kemdikbud pada 2013 jua akan menggunakan pendekatan segi tiga. Pendekatan ini adalah gabungan dari penggunaan teknologi informasi, integrasi proses, dan berbagi sumber daya.

Misalnya untuk monitoring dan evaluasi program rehabilitasi gedung sekolah. Jika setiap lokasi dimonitor dengan cara mendatangi langsung, maka biayanya bisa tinggi. Karena itu monitoring dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yaitu dengan video konferensi di Ruang Situasi, di Gedung A Kemdikbud.

Sedangkan untuk integrasi proses misalnya dilakukan dalam hal perjalanan dinas atau pelatihan guru dan kepala sekolah. "Untuk materi (pelatihan misalnya), ada biaya pembuatan dan penggandaan. Tiap tahun kegiatannya ada. Padahal materi sama. Jadi (semestinya) yang dibutuhkan hanya biaya penggandaan saja, karena tidak ada pembuatan materi baru," kata Menteri Nuh. Itulah yang prosesnya akan diintegrasikan.

Adapun untuk pendekatan berbagi sumber daya, Menteri Nuh mencontohkan kegiatan yang mengundang pihak yang sama, namun dilakukan unit utama yang berbeda. "Misal, Ditjen Pendidikan Dasar mau efisiensi soal program rehabilitasi sekolah, kemudian mengundang dinas-dinas. Selanjutnya Ditjen Pendidikan Menengah juga mengundang untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU). Itu nggak salah, tapi nggak efisien," tuturnya. Biaya transportasi untuk mengundang dinas pendidikan kota/provinsi cukup tinggi. Karena itu, untuk kegiatan dari unit utama berbeda dengan peserta sama dari dinas pendidikan kota/provinsi, lebih efisien kegiatannya digabungkan dengan menambah hari pelaksanannya.

Menteri Nuh menjelaskan, perampingan struktur organisasi dan pendekatan segi tiga tersebut setidaknya bisa menghemat sekitar 10 persen dari total anggaran. Hasil penghematan anggaran tersebut tidak dikembalikan ke negara, karena memang masih menjadi alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bagi Kemdikbud. "Akan kami pakai lagi untuk pengembangan infrastruktur," ucapnya. (DM)

sumber:www.kemdiknas.go.id

 

Mendikbud Himbau PTN Perkuat SOP Bidikmisi

Jakarta - Tahun 2012 ini Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin (Bidikmisi) memasuki tahun ke-3. Untuk memastikan ketepatan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa yang layak menerimanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi setiap tahun. Terutama terhadap informasi adanya kemungkinan Bidikmisi yang salah sasaran. Karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau Perguruan Tinggi Negeri untuk memperkuat SOP (Standard Operational Procedure) dalam penyaluran Bidikmisi. Hal tersebut dikatakannya usai mengikuti kegiatan Sepeda Santai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2012, Minggu (13/5) pagi, di Senayan, Jakarta.

"Dari keluhan masyarakat yang diterima, kami langsung terjunkan tim investigasi," ujarnya menanggapi penyaluran Bidikmisi yang diduga salah sasaran. Tim investigasi Bidikmisi merupakan tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud. "Tim investigasi akan memastikan, siapa saja yang ditengarai tidak layak menerima beasiswa karena tergolong mampu, lalu akan melakukan uji fisik dengan mendatangi rumahnya," tutur Mendikbud M. Nuh.

Menteri Nuh menjelaskan, jika tim investigasi mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang tidak layak menerima beasiswa, maka mulai semester depan mahasiswa tersebut tidak akan diberikan beasiswa lagi. Namun tidak ada kewajiban pengembalian total beasiswa yang telah diterimanya selama ini. Beasiswa yang berhenti di mahasiswa tersebut, selanjutnya akan dialihkan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. "Tidak ada sanksi untuk mahasiswa itu. Dengan beasiswa dihentikan saja, sudah termasuk sanksi finansial dan sanksi moral baginya," jelas Menteri Nuh.

Mendikbud juga tidak akan memberikan sanksi khusus bagi PTN yang memiliki kasus salah sasaran dalam penyaluran Bidikmisi. Memberikan sanksi untuk lembaga pendidikan, tutur Menteri Nuh, dengan sanksi untuk orang bawahan, adalah hal yang berbeda. "Kalau untuk institusi pendidikan, ditemukan kasus seperti itu saja sudah berat. Tidak perlu ada pemecatan rektor," katanya.

Adanya kekurangan dalam pelaksanaan Bidikmisi, seperti salah sasaran dalam penyaluran, menurut Menteri Nuh merupakan hal yang wajar, karena usia Bidikmisi baru dua tahun. "Ini memang baru dua kali periode Bidikmisi. Jadi wajar kalau ada sistem yang belum mapan di perguruan tinggi tersebut". Karena itu, Menteri Nuh menghimbau PTN untuk memperkuat SOP Bidikmisi yang telah dibuat Kemdikbud, untuk dijalankan di institusi masing-masing. "Melalui SOP yang matang, bisa memperkecil kemungkinan tindakan-tindakan yang nakal," ujarnya.

Di tahun ke-3 ini, Kemdikbud meningkatkan jumlah penerima Bidikmisi, dari 20-ribu pada tahun 2011 lalu, menjadi 42-ribu. Anggaran untuk 30-ribu beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Induk. Sedangkan sebanyak 12-ribu beasiswa sisanya diambil dari APBN-Perubahan. Untuk perguruan tinggi negeri akan disalurkan beasiswa untuk 10-ribu mahasiswa, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta akan disalurkan beasiswa untuk 2-ribu mahasiswa. (DM)

Sumber:www.kemdiknas.go.id

 

Rancangan Permendikbud tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (Permendikbud LAM PT)

Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (Permendikbud LAM PT) yang akan digunakan sebagai payung hukum pembentukan LAM PT di Indonesia sekarang dalam tahap penyusunan. Satu tahap terpenting adalah memastikan adanya partisipasi publik atau biasa kita kenal dengan uji publik, untuk memperkuat substansi Permendikbud dimaksud.

Oleh karena itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat memberikan asupan pemikiran dalam bentuk masukan tertulis. Masukan bapak/ibu bisa diisi dalam form yang telah disiapkan dan dapat dikirimkan ke email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya "

Isian dan Draft Permendikbud LAM-PT dapat diunduh pada lampiran berikut ini

Download this file (draf Permen LAM_pertemuan 13 April 2012.pdf)Draft Permen LAM 50 Kb 05/08/12 09:09
Download this file (template uji publik permen lam.doc)Template Uji Publik 160 Kb 05/08/12 09:09

Sumber : www.dikti.go.id

 
«MulaiSebelumnya141142143144145146147148149150BerikutnyaAkhir»

Jajak Pendapat

Bagaimana Pendapat Anda tentang Sarana, Prasarana dan Layanan Kampus FKIP Unlam
 

Statistik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini202
mod_vvisit_counterKemarin564
mod_vvisit_counterMinggu Ini3082
mod_vvisit_counterBulan Ini8962
mod_vvisit_counterSemua Pengunjung1129875