Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Tetap Diberlakukan

JAKARTA – Kewajiban mempublikasikan karya ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan terus menuai polemik. Penolakan datang dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Alasannya, perkembangan mutu perguruan tinggi swasta saat ini masih belum merata. Tapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh bersikeras menjalankan kebijakan ini.

”Mahasiswa harus dipaksa menerbitkan jurnal ilmiah. Caranya dengan menjadikan itu sebagai syarat kelulusan. Di negeri ini jumlah mahasiswa cukup banyak, mencapai 5,3 juta. Tapi faktanya produk ilmiahnya sangat kurang,” katanya. Jumlah karya ilmiah dari perguruan tinggi Indonesia, lanjutnya, masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, yaitu sekitar sepertujuh.

Itulah yang mendasari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbud menerbitkan surat edaran bernomor 152/E/T/2012 terkait kewajiban publikasi karya ilmiah. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Agustus 2012. Dalam surat tertanggal 27 Januari 2012 itu, mahasiswa S-1 diwajibkan memublikasi karya ilmiahnya di jurnal ilmiah. Adapun S-2 publikasinya pada jurnal ilmiah nasional, sedangkan S-3 pada jurnal ilmiah internasional, baik yang tercetak maupun online.

Mendikbud menjelaskan, pada dasarnya setiap mahasiswa di akhir kuliahnya sudah membuat karya ilmiah berupa skripsi. Namun karya tersebut belum dipublikasikan. Upaya untuk mempublikasikan karya ilmiah ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dialektika, dan memperkecil kemungkinan plagiasi. ”Plagiasi sering terjadi karena tidak ada kontrol terhadap karya ilmiah yang telah dibuat sebelumnya.

Kalau sudah dipublikasikan, orang tentu tidak akan menulis apa yang sudah ditulis orang lain. Mereka justru akan mengembangkan tulisan tersebut, sehingga ilmu pengetahuan akan ikut berkembang,” jelas Nuh. Menanggapi keluhan beberapa pihak berkaitan dengan kurangnya jurnal ilmiah sebagai tempat publikasi karya ilmiah, Nuh berjanji akan memfasilitasi untuk menambah jumlah jurnal ilimah.

Jika yang menjadi masalah adalah biaya untuk mencetak, akan disediakan dalam bentuk online. ”Kebijakan ini bukan untuk mempersulit, tapi demi meningkatkan kualitas lulusan sarjana,” ujarnya. Nuh meyakini masyarakat Indonesia masih dalam fase perlu pemaksaan. Kalau hanya mengharapkan kesadaran, sulit meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. ”Perguruan tinggi nggak usah minder.

Mahasiswa, apalagi untuk S-3 pasti bisa menulis ke jurnal ilmiah internasional. Kecuali kampus yang melaksanakan program doktor tidak berorientasi keilmuan, tetapi bisnis semata,” sindirnya. Nuh menegaskan, pembuatan jurnal ilmiah untuk lulusan sarjana ini sifatnya wajib.

Tapi dia mengakui kementeriannya hanya bisa mengontrol perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan kebijakan ini. Untuk perguruan tinggi swasta yang tidak membuat jurnal ilmiah tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah. ”Tapi sanksi yang akan mereka terima langsung dari masyarakat. Masyarakat akan tahu kualitas perguruan tinggi yang tidak membuat karya ilmiah,” pungkasnya. (dri)

sumber: indopos.co.id

 

SPP Tunggal Berlaku 2013

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenbdikbud) untuk membuat SPP Tunggal terus dimatangkan. Diperkirakan, aturan ini baru rampung pertengahan tahun ini, dan diterapkan 2013 nanti. Sayangnya, belum ada jaminan biaya kuliah bakal murah setelah ada SPP tunggal ini.

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso mengatakan, SPP Tunggal ini pada prinsipnya bukan menyamaratakan besaran biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). “SPP Tunggal itu maksudnya, SPP-nya satu. Mahasiswa dalam setahun cukup bayar satu kali saja,” tandasnya.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah, mahasiswa banyak sekali mengelungarkan duit. Selain uang rutin SPP, ada berbagai pungutan lagi. Seperti uang buku, uang laboratorium, uang perpusatakaan, uang ujian, uang tabungan bimbingan skripsi, dan lain-lain.

Dengan SPP tunggal ini, Djoko berharap kampus menghitung dimua pengeluaran universitas. Kemduian, dari hitung-hitungan ini dipisah lagi antara kewajiban pemerintah dengan kewajiban masyarakat atau mahasiswa. Setelah ketemua berapa besar tanggungan masyarakat atau mahasiswa, lalu dibagi ke seluruh mahasiswa yang ada di kampus tertentu.

Mantan rektor ITB itu mengatakan, kalkulasi menghitung unit cost sudah ditetapkan dan disebar ke seluruh PTN. Bahkan, Ditjen Dikti Kemendikbud sudah menentukan perkirakaan biaya di masing-masing PTN. Tetapi, Djoko mengatakan hitungan versi Ditjen Dikti ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan.

“Pihak kampus lebih tahu kondisi di lapangan. Kita masih menunggu hitungan pasti dari pihak kampus,” katanya.

Setelah hitung-hitungan biaya dari kampus ini selesai, akan dibandingkan dengan hitungan dari Ditjen Dikti. Setelah itu baru diputuskan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa per tahunnya. Djoko menegaskan, jika sudah menarik biaya ini mahasiswa tidak boleh dibebani biaya-biaya atau pungutan lainnya. Berapapun jumlahnya.

Berikut ini contoh simulasi biaya kuliah versi Ditjen Dikti Kemendikbud. Misalnya untuk biaya kuliah di ITS. Pihak Ditjen Dikti mengkalkulasi ada sekitar 15.574 mahasiswa di ITS. Sedangkan biaya seluruh pos pengeluaran ITS dipatok sebesar Rp 449,5 miliar. Dari biaya seluruh pos pengeluaran tadi, beban yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 355,1 miliar. Sedangkan beban yang harus ditanggung masyarakat atau mahasiswa adalah Rp 6,4 juta per tahun per mahasiswa.

Contoh berikutnya di Unair (Universitas Airlangga). Ditjen Dikti Kemendikbud memperkirakan total kebutuhan biaya kampus itu mencapai Rp 757,5 miliar. Dari total kebutuhan ini, tanggungan pemerintah sebesar Rp 598,4 miliar. Sedangkan tanggungan mahasiswa adalah Rp 7.047.393 per tahun per mahasiswa.

Sementara itu untuk di Universitas Brawijaya, Malang (Unibraw), Ditjen Dikti Kemendikbud memperkirakan total kebutuhan biaya kampus mencapai Rp 794,8 miliar. Dari seluruh kebutuhan ini, pemerintah menanggung Rp 627,9 miliar. Dan tanggungan mahasiswa sebesar Rp 5,7 juta per tahun per mahasiswa.

Djoko menambahkan, pihaknya belum berani menggaransi adanya SPP Tunggal ini benar-benar bisa membuat biaya kuliah bisa lebih murah. “Kita lihat saja nanti, setelah semuanya terkumpul dan selesai digodok,” kata dia.

Yang jelas, dengan model ini mahasiswa tidak akan dibebani biaya ini dan itu. Di mana jika ditotal dalam setahun jumlahnya relatif besar.

Pihak Ditjen Dikti mengingatkan, aturan SPP Tunggal ini tidak bisa ditetapkan untuk mahasiswa yang lulus SNMPTN tahun ini. Dia mengatakan, postur anggaran tahun ini sudah dibahas dan ditetapkan dalam APBN 2012.

Djoko mengatakan, daftar biaya kuliah dari seluruh PTN dalam bentuk SPP Tunggal akan dijadikan acuan penyusunan postur anggaran pendidikan tinggi dalam APBN 2013. “Jadi penerapannya juga pada 2013 nanti. Tidak bisa tahun ini,” pungkas Djoko. (wan)

sumber: JPNN.com

 

PENGAMBILAN IJAZAH

 

DIUMUMKAN KEPADA SELURUH WISUDAWAN / WISUDAWATI FKIP UNLAM (WISUDA 21 MARET 2012) UNTUK PRODI :


1. PEND. SEJARAH

2.PEND. EKONOMI

3. PEND. BAHASA INGGRIS

4. PEND. KIMIA

5. PEND. JASKESREK

6. PEND. PKN

7. PEND. SOSIOLOGI

8. PEND. FISIKA

9. PEND. MATEMATIKA

10. PEND. BIOLOGI

11. PEND. GEO ( IJAZAH DIPRODI, FOTO + DVD DI AKADEMIK)

12. SELURUH PRODI UNTUK YUDIDIUM I (SISIPAN)


KELENGKAPAN KELULUSAN (IJAZAH, TRANSKRIP, AKTA IV) SUDAH BISA DIAMBIL DI SUB BAGIAN PENDIDIKAN FKIP UNLAM SELAMA JAM KERJA,  DENGAN MENYERAHKAN PERSYARATAN :

  1. KARTU TERMINAL YANG SUDAH DITANDATANGANI
  2. FOTOCOPY TES PREDIKSI BERBAHASA INGGRIS
  3. REKOMENDASI DARI PROGRAM STUDI

UNTUK PRODI LAIN, MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN.

 

TERIMAKASIH

 


Selamat Datang Kepada Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

 

Selamat Datang kepada TIM Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Unlam

Jailani, Dr –UNY

Siti Fatimah, Ph.D.  – UPI

Tim Asesmen pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unlam


H. Yudha Munajat Saputra Dr. M. Ed. – UPI

B.M. Wara Kushartanti, Dr. dr. MS – UNY

Tim Asesmen pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unlam


Fahrurrozi, Dr,  M. Pd – UNJ

Karma Iswasta Eka – Unmuh Purwokerto

Tim Asesmen padaProgram Studi PGSD FKIP Unlam

 
«MulaiSebelumnya141142143144145146147148149150BerikutnyaAkhir»

Jajak Pendapat

Bagaimana Pendapat Anda tentang Sarana, Prasarana dan Layanan Kampus FKIP Unlam
 

Statistik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini326
mod_vvisit_counterKemarin302
mod_vvisit_counterMinggu Ini326
mod_vvisit_counterBulan Ini7720
mod_vvisit_counterSemua Pengunjung1141513