Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Menristekdikti: Sistem Sertifikasi Kawal Profesionalitas Dosen

“Sertifikasi adalah satu cara untuk memotivasi kinerja akademik dosen. Mereka, secara individu, harus punya kewajiban terhadap diri sendiri untuk meneliti. Bukan dosen kalau tidak meneliti dan mempublikasikan dalam jurnal bereputasi.”

Hal itu disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam acara Sosialisasi Sistem Sertifikasi Dosen Nasional, Rabu (15/4). Digelar Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pertemuan ini menegaskan kembali mengenai mekanisme sertifikasi online. Meskipun sistem ini telah diterapkan sejak 2011, namun beberapa kendala muncul dalam pelaksanaanya. Pada tahun tersebut, angka ketidaklulusan sertifikasi dosen melonjak. Ini terjadi karena berkas ajuan sertifikasi tidak terverifikasi dengan baik dan terpental dalam sistem. Ke depan, penilaian jabatan akademik dan kenaikan pangkat juga akan diproses lewat sistem ini. Tidak ada lagi berkas-berkas fisik dalam serdos sehingga efisiensi anggaran bisa tercipta. Pasalnya, dalam empat tahun berjalan, sistem ini dapat menghemat 3,5 hingga 4 miliar. Dana ini bisa dialokasikan untuk program kegiatan lainnya.

“Ini satu-satunya sistem di kementerian yang penilaian akademiknya bersifat online. Sudah kredibel dan teruji, nyaris tidak ada komplain yang berarti,” ungkap Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Supriadi Rustad.

Sertifikasi dosen diharapkan dapat mengawal profesionalitas dosen. Dosen di Indonesia dituntut mampu menghasilkan penelitian unggul yang tidak sekadar untuk melengkapi tugas dan pendapatan. Dikatakan Mohamad Nasir, luaran publikasi penelitian dosen di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara lain di Asean, seperti Singapura yang telah mencapai angka 160.000 publikasi. Indoenesia baru menghasilkan 14.000 publikasi, dan hanya puluhan di antaranya yang telah diterapkan ke dalam industri.

Sistem sertifikasi dosen ini telah diperbarui dengan memberi layanan khusus bagi dosen yang mengajukan sertifikasi dalam keadaan studi lanjut atau tugas belajar. Dosen yang akan mengajukan jabatan fungsional baru (asisten ahli) bisa langsung mengajukan dalam tempo dua tahun terhitung mulai menjadi dosen tetap. Oleh sebab itu, layanan-layanan baru dalam sistem ini akan disosialisasikan di tiga wilayah. Selain yang telah digelar hari ini di Jakarta, sosialisasi juga akan diselenggarakan di Makassar dan Surabaya. (nrs)

sumber:http://dikti.go.id

 

ICOWOBAS 2015

http://icowobas-2015.net

Selengkapnya...
 

DIKLAT TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI PERHITUNGAN

ANGKA KREDIT SESUAI PERMENPANRB NO. 46/2013

SERTA APLIKASI PENILAIAN KUALITAS PROSES

PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI

Selengkapnya...
 

KAWAL ANTIPLAGIASI, PERGURUAN TINGGI HARUS BENTUK DEWAN ETIK

“Kita tidak akan segan menegakkan praktik plagiasi di perguruan tinggi, bahkan gelar Guru Besar bisa dicabut bila terbukti curang.”

Peringatan itu kembali menegas ketika Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memaparkan sambutan pada acara Seminar Nasional Plagiasi dalam Ranah Etika dan Hukum, Kamis (16/4), di Jakarta. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik kecurangan akademik, persentase artikel palsu dan mencatut penelitian milik orang lain masih terus marak ditemukan. Kasus plagiat, lanjut Nasir, harus dicegah dengan lebih ketat, di antaranya yang diusulkannya adalah pembentukan majelis atau dewan etik di masing-masing perguruan tinggi.

Hadir sebagai pembicara kunci dalam seminar tersebut Jimly Asshidiqie, Adi Sulistyono, dan Widyo Pramono. Topik yang mengemuka berkaitan erat dengan ranah kode etik dan hukum atas aduan kasus-kasus plagiasi. Pasalnya, peraturan terkait plagiarisme sesungguhnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penang­gu­langan Plagiat di Perguruan Tinggi.

“Namun akademisi banyak yang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar hukum, praktik plagiasi terus terjadi,” ungkap Jimly Asshidiqie.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Supriadi Rustad mengatakan, potensi terjadinya kasus plagiat muncul saat pengajuan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan menjadi guru besar. Praktik semacam itu sangat mudah dideteksi melalui sistem dalam jaringan. Pemeriksaan berbasis laman dan teknologi informasi mestinya bisa menjadi momok bagi akademisi untuk berpikir ribuan kali ketika hendak memplagiasi. Itulah sebabnya, jika secara sistem dan teknis sudah ditanggulangi lewat penilaian berbasis online, namun masih muncul plagiasi, maka ranah hukum yang harus diperkuat.

“Sebab praktik plagiat sebelumnya kerap terjadi berulang. Sistem online ini juga menegakkan kebenar­an dan keadilan,” ujarnya. (nrs)

Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mengawal kasus plagiasi ini dengan ketat melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Dalam kajiannya nanti akan diperhatikan tolok ukur hasil karya publikasi penelitian agar berkualitas, berdaya saing, dan bersih dari plagiasi. (nrs)

sumber: http://dikti.go.id

 

PEMBERITAHUAN PENERBITAN JURNAL

LENTERA: JURNAL STUDI PEREMPUAN

 

Selengkapnya...
 
«MulaiSebelumnya11121314151617181920BerikutnyaAkhir»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL